Soal dan Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 232 (Aktivitas Kelompok: Mengapa Belanda menginginkan pembentukan sebuah negara federasi bukan kesatuan?)
Soal dan Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 232 (Aktivitas Kelompok: Mengapa Belanda menginginkan pembentukan sebuah negara federasi bukan kesatuan?)
Tulisan ini memuat soal dan kunci jawaban IPS kelas 9 halaman 232, baca secara teliti dan jadikan ini hanya sebagai referensi, atau hanya untuk membandingkan dengan jawaban yang kamu buat.
Soal Aktivitas Kelompok Mapel IPS Kelas 9 halaman 232:
Aktivitas Kelompok
1. Bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 orang!
2. Diskusikanlah dengan temanmu!
• Mengapa Belanda menginginkan pembentukan sebuah negara federasi bukan kesatuan?
• Manakah bentuk negara yang paling tepat bagi Indonesia bentuk federal atau bentuk negara kesatuan?’
3. Tuliskan hasil diskusi pada kolom yang disediakan!
4. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu di depan kelas!
Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 232:
Mengapa Belanda menginginkan pembentukan sebuah negara federasi bukan kesatuan?
Alasan di balik keinginan Belanda untuk mendorong pembentukan sebuah negara federasi daripada kesatuan melibatkan strategi politik yang rumit. Belanda ingin memecah semangat persatuan yang muncul dari gerakan nasionalisme di Indonesia. Dengan menciptakan negara federasi, Belanda berharap dapat mengelola perbedaan latar belakang masyarakat Indonesia secara lebih efektif. Ini memungkinkan mereka untuk mengakomodasi keragaman budaya, agama, dan kepentingan politik yang ada di dalam negeri, sambil mempertahankan kendali atas wilayah tersebut.
Manakah bentuk negara yang paling tepat bagi Indonesia bentuk federal atau bentuk negara kesatuan?’
Pertimbangan untuk menentukan bentuk negara bagi Indonesia menyimpulkan bahwa bentuk negara kesatuan adalah pilihan yang lebih tepat. Alasan utamanya adalah karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang terpusat di pusat dianggap lebih sesuai untuk memastikan distribusi keadilan dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah, serta untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar daerah.